VLOBS.COM – Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Ro Khanna, akan mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur kecerdasan buatan. Proposal bernama Human Control Over AI Act itu mencakup standar tanggung jawab yang ketat dan larangan terhadap AI yang memperbaiki dirinya sendiri secara rekursif sebelum pemerintah menetapkan perlindungan.
Rancangan tersebut juga akan melarang model yang secara mandiri mengubah tujuan inti, sistem pembatasan, atau kendali penghentiannya. Aktivitas itu baru dapat dilakukan setelah tersedia perlindungan federal dan mendapat persetujuan dari sebuah badan terkait.
Baca juga: Zuckerberg dan Amodei Dijadwalkan Bertemu Trump pada Selasa
Ringkasan rancangan yang dibagikan kepada CNBC menyebutkan bahwa RUU itu akan membentuk badan federal baru untuk mengawasi model AI dari OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, dan xAI. Badan tersebut akan menyusun aturan keselamatan, sistem perizinan untuk pelatihan dan penerapan model, audit terhadap model AI frontier, serta standar keamanan untuk pengujian berkelanjutan dan kendali manusia.
Proposal itu juga mengharuskan auditor independen ditempatkan di setiap laboratorium AI frontier dan melapor langsung kepada badan tersebut. Tanggung jawab badan itu mencakup penyusunan standar pengujian di lingkungan sandbox, pemisahan lingkungan uji dari internet, sakelar penghenti, serta langkah pencegahan agar model tidak keluar dari laboratorium. Badan tersebut juga akan mengatur chip canggih yang digunakan laboratorium AI frontier, termasuk mekanisme untuk memantau atau mengendalikan penggunaannya.
RUU itu akan menetapkan hukuman hukum baru terkait dampak AI. Penerapan model AI yang mengakibatkan kehancuran populasi sipil akan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karyawan perusahaan AI juga dapat dikenai hukuman pidana jika menonaktifkan perlindungan, sakelar penghenti, sistem pencatatan atau pembatasan, maupun jika dengan sengaja menerapkan sistem yang tidak mendapat izin.
Baca juga: AMD Akuisisi World Labs Milik Fei-Fei Li Senilai US$8,2 Miliar
Perusahaan AI juga diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab yang luas sebelum merilis model. RUU tersebut meminta pemerintah mengupayakan perjanjian yang dapat ditegakkan dan kontrol ekspor terarah untuk mencegah China serta negara lawan lainnya mengembangkan sistem AI berbahaya.
Khanna mengatakan rancangan itu disusun berdasarkan percakapannya dengan organisasi keselamatan AI, termasuk lembaga nirlaba independen Model Evaluation and Threat Research, Machine Intelligence Research Institute, dan Palisade Research. Ia menyebut RUU tersebut sebagai proposal legislasi keselamatan AI paling komprehensif yang diajukan, serta mengatakan ingin memberi ruang lebih besar bagi komunitas keselamatan AI dalam perdebatan.
Baca juga: Dewan Kota New York Panggil Elon Musk dalam Investigasi Keamanan AI
Proposal ini bergabung dengan sejumlah usulan lain di Kongres, termasuk FRONTIER Act, rancangan bipartisan dari anggota DPR Jay Obernolte dan Lori Trahan. Usulan itu akan menempatkan auditor independen di laboratorium AI frontier dan memberi pemerintah wewenang menghentikan model yang berpotensi menimbulkan risiko katastrofik.
Belum ada RUU di DPR yang diperkirakan akan menjalani pemungutan suara sebelum pemilu paruh waktu. Senat juga diperkirakan meninggalkan Washington setelah pekan ini dan tidak kembali hingga pemilu usai.
