VLOBS.COM – Gubernur California Gavin Newsom menandatangani SB 947, undang-undang yang melarang pemberi kerja di negara bagian itu menggunakan kecerdasan buatan (AI) sebagai satu-satunya dasar untuk mendisiplinkan atau memecat pekerja. California menjadi negara bagian AS pertama yang mengesahkan undang-undang semacam ini.
Disebut No Robo Bosses Act, aturan tersebut juga membatasi penggunaan sistem pengambilan keputusan otomatis sebagai alat utama dalam keputusan disiplin dan pemutusan hubungan kerja.
Jika pemberi kerja terutama mengandalkan keluaran AI untuk membuat keputusan disiplin atau pemecatan, peninjau manusia harus mengonfirmasi keputusan itu dengan informasi tambahan. Informasi yang dapat digunakan mencakup evaluasi manajer, penilaian rekan kerja, dan berkas personalia.
Baca juga: Jim Cramer Sebut Sejumlah Sektor Ekonomi AS Sedang ‘Membeku’
Pekerja yang terdampak juga harus menerima pemberitahuan tertulis bahwa AI digunakan sebagai dasar utama keputusan. Pemberitahuan itu perlu menjelaskan data pekerja yang dipakai sistem dan menyediakan kontak manusia yang dapat menerangkan keputusan tersebut.
Rancangan direvisi setelah veto
Senator California Jerry McNerney, pengusul RUU tersebut, pertama kali memperkenalkannya pada 2025. Newsom kemudian memveto rancangan yang telah disetujui kedua kamar legislatif negara bagian dengan dukungan besar. Salah satu keberatannya adalah kewajiban memberi tahu pekerja terlebih dahulu setiap kali sistem AI yang dapat memengaruhi kondisi kerja digunakan.
McNerney mengajukan kembali RUU itu pada Februari dengan menghapus kewajiban pemberitahuan di muka. Rancangan baru juga tidak lagi mencakup perlindungan bagi pekerja gig, ketentuan yang sebelumnya menuai kritik dari perusahaan rideshare seperti Uber dan Lyft.
Baca juga: Micron Lampaui Ekspektasi, Proyeksikan Pendapatan US$61,5 Miliar
Meski perubahan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan Newsom, kelompok bisnis California tetap menentang SB 947. Robert Singleton dari Chamber of Progress mempersoalkan tidak adanya standar objektif untuk menentukan kapan perusahaan dianggap terutama mengandalkan sistem otomatis. Ia memperingatkan bahwa ketidakpastian itu dapat membuat perusahaan enggan menggunakan teknologi yang membantu konsistensi, mengenali risiko keselamatan, atau mendukung keputusan manajer.
Newsom sebelumnya menyatakan penggunaan sistem pengambilan keputusan otomatis yang tidak diatur dapat merugikan pekerja. Namun, ia mengkritik rancangan awal karena dinilai menetapkan kewajiban pemberitahuan yang terlalu luas, termasuk untuk alat yang dianggap tidak berbahaya.
Baca juga: Pendanaan Perdana Blue Origin Kelebihan Peminat, Kata CEO
Regulasi di tengah kekhawatiran soal AI
Newsom juga baru-baru ini mengambil langkah lain terkait AI, termasuk menandatangani perintah eksekutif yang membahas potensi risiko eksistensial dari model AI serta kebijakan untuk menyediakan kerangka evaluasi dan audit independen terhadap model tersebut.
Survei OECD yang diterbitkan akhir tahun lalu menemukan bahwa 90% manajer di AS mengatakan perusahaan mereka telah mengadopsi setidaknya satu alat untuk memberi instruksi, memantau, atau mengevaluasi pekerja. Survei Gallup pada Juli menunjukkan 39% warga AS menilai AI lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat, naik dari 31% pada 2025.
Electronic Frontier Foundation menyebut pengesahan undang-undang ini sebagai langkah kuat untuk memberi perlindungan kepada pekerja di tempat kerja yang menggunakan sistem pengambilan keputusan otomatis. Organisasi itu mengatakan akan melanjutkan kerja sama dengan kelompok buruh untuk mendorong kebijakan yang melindungi martabat manusia di tempat kerja.
