VLOBS.COM – Aturan ekspor sementara Amerika Serikat berpotensi memperlambat pertumbuhan pusat data di Asia Tenggara. Kebijakan itu memperketat akses ke chip AI canggih dan menargetkan peran kawasan tersebut dalam menyediakan daya komputasi bagi perusahaan China.
Menurut aturan yang dirilis Departemen Perdagangan AS pada Senin, pusat data di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia perlu memperoleh lisensi pemerintah AS untuk membeli chip AI canggih, termasuk produk Nvidia. Fasilitas yang telah melayani pelanggan besar dari China diberi waktu 90 hari untuk mengajukan lisensi atau menghadapi pembatasan ekspor di masa mendatang.
Pembangunan pusat data di kawasan ini meningkat untuk menampung semikonduktor yang dibutuhkan dalam pelatihan dan pengembangan model AI. Pembatasan AS terhadap akses China ke chip Nvidia paling canggih telah mendorong perusahaan teknologi China, termasuk Alibaba Group dan ByteDance, menyewa kapasitas komputasi dari pusat data di luar negeri.
Institute for Progress, lembaga kajian yang berbasis di Washington, memperkirakan pada Oktober bahwa sekitar 75% komputasi AI China di luar negeri akan terkonsentrasi di Asia Tenggara pada akhir 2026.
Baca juga: Nvidia Tetap Kuat di Tengah Transisi CEO dan Kepergian Huang
Investasi dan operasi berpotensi terdampak
Jessica Brandt, peneliti senior bidang teknologi dan keamanan nasional di Council on Foreign Relations, mengatakan aturan baru kemungkinan membuat pembangunan dan pengoperasian pusat data lebih lambat dan mahal. Menurutnya, kebijakan itu dapat melemahkan model bisnis penyedia cloud baru yang berfokus pada komputasi AI di kawasan.
Reema Bhattacharya, kepala riset Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft, mengatakan operator kemungkinan menghadapi persyaratan regulasi dan keamanan nasional yang lebih ketat. Pengawasan lebih besar terhadap investasi proyek-proyek itu juga dapat membebani ekonomi Asia yang mendapat manfaat dari pembangunan pusat data.
Malaysia diperkirakan paling terdampak, mengingat besarnya kapasitas yang sedang dibangun di Johor dan ketergantungan sektor tersebut pada pelanggan China. Leah Fahy, ekonom senior China di Capital Economics, mengatakan lebih dari separuh kapasitas pusat data Malaysia berada di fasilitas kolokasi, dengan perusahaan China mencakup porsi besar dari beban kerja di fasilitas tersebut.
Fahy menilai pembatasan akses ke fasilitas cloud luar negeri dapat mengurangi kelayakan komersial ekspansi berikutnya dan menekan investasi perusahaan China maupun AS. Perlambatan investasi, katanya, berpotensi mengurangi 0,2 poin persentase dari perkiraan pertumbuhan PDB Malaysia hingga 2028.
Baca juga: Jensen Huang Buka Peluang Kembali Menjadi CEO Nvidia Setelah Mundur
Thailand juga bersiap menghadapi pengawasan lebih ketat. Negara itu memiliki lebih dari 60 pusat data yang beroperasi dan sekitar 30 lainnya sedang dibangun. Wakil Menteri Perdagangan Thailand Kirida Bhaopichitr mengatakan kepada CNBC bahwa pemerintah akan mengawasi pusat data yang mengimpor chip kelas atas dan menindak fasilitas yang mengekspor ulang chip ke negara ketiga.
Bhaopichitr mengatakan proyek baru yang tidak memperoleh persetujuan AS untuk menggunakan chip canggih mungkin tidak dapat menyelesaikan pembangunan, sedangkan fasilitas yang sudah menyediakan layanan AI bisa terdampak lebih ringan. Ia juga mengatakan Thailand perlu berdiskusi dengan AS untuk memastikan chip yang masuk diizinkan digunakan di pusat data negara itu.
Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan pada Selasa bahwa perusahaan yang ingin beroperasi harus mengikuti peraturan AS. Singapura, sementara itu, menyatakan berencana merundingkan akses tepercaya terhadap chip AI canggih bagi perusahaannya.
Baca juga: Altimeter Bidik Investasi US$5 Miliar dalam IPO Anthropic
Perusahaan China mencari alternatif
Aturan tersebut mengecualikan perusahaan yang terkait dengan AS. Menurut para analis, pengecualian itu menyediakan jalur terbatas bagi perusahaan China untuk tetap menyewa komputasi canggih melalui perusahaan cloud besar AS, meski mereka mungkin akan berhati-hati.
Chris McGuire, peneliti senior Council on Foreign Relations dan mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan ada risiko perusahaan China beralih menyewa komputasi dari pusat data di Virginia, bukan di Asia Tenggara. Ia mendesak Washington menutup celah tersebut sebelum dimanfaatkan.
Bhattacharya mengatakan sebagian kapasitas kelas atas juga dapat berpindah ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, meski keterbatasan listrik dan lahan dapat membatasi jumlah yang mampu ditampung pasar tersebut.
Perusahaan teknologi China telah mulai mencari sumber komputasi alternatif di luar Asia Tenggara. CNBC sebelumnya melaporkan bahwa pengembang China Moonshot AI mencoba mengakses chip Nvidia melalui pusat data di Eropa. Menurut Financial Times, Oracle membatalkan kesepakatan sewa chip bernilai miliaran dolar dengan Tencent pada awal November. Kesepakatan itu akan memberi Tencent akses ke sekitar 100.000 chip AI canggih, tetapi dibatalkan setelah pejabat pemerintahan AS menyampaikan kekhawatiran.















